Fantastis Anggaran Perjalanan Dinas dan Jamuan Di Sekrerariat Daerah Pesisir Barat Capai Rp2 Miliar
Pesisir Barat – Di tengah masih banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai, mulai dari infrastruktur jalan, bangunan fasilitas umum hingga sektor pendidikan, kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kembali menjadi sorotan.
Masyarakat di sejumlah wilayah masih mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, fasilitas bangunan yang belum layak, hingga sarana pendidikan seperti ruang kelas dan perlengkapan belajar yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas pembangunan daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah kerap berdalih bahwa keterbatasan anggaran terjadi akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Namun, data anggaran justru menunjukkan adanya alokasi yang cukup besar pada pos belanja lain, khususnya makan dan minum serta perjalanan dinas.
Berdasarkan data dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran belanja makan dan minum tercatat mencapai ratusan juta rupiah.
Rinciannya antara lain, belanja makanan dan minuman tamu rumah dinas kepala daerah sebesar Rp360 juta, jamuan tamu Sekretariat Daerah Rp300 juta, belanja aktivitas lapangan Rp48 juta dan Rp51,92 juta, belanja makanan dan minuman rapat Rp16,38 juta, serta open house rumah dinas kepala daerah sebesar Rp50 juta.
Secara total, anggaran makan dan minum tersebut mencapai sekitar Rp826,3 juta dalam satu tahun anggaran.
Sementara itu, anggaran perjalanan dinas juga tidak kalah besar. Untuk kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan yang mencakup perjalanan dinas dalam kota, luar daerah, dan dalam daerah dianggarkan sebesar Rp750 juta.
Selain itu, terdapat tambahan anggaran lain seperti beban perjalanan dinas dalam kota Rp25 juta, perjalanan dinas biasa Rp335 juta, belanja perjalanan dinas biasa Rp30 juta, perjalanan dinas dalam daerah Rp5 juta, serta perjalanan dinas biasa lainnya sebesar Rp34,67 juta.
Jika ditotal, anggaran perjalanan dinas mencapai sekitar Rp1,17 miliar.
Besarnya alokasi anggaran pada dua pos tersebut memunculkan pertanyaan publik, terutama ketika dibandingkan dengan kondisi di lapangan yang masih jauh dari harapan masyarakat.
“Yang kami rasakan langsung itu jalan rusak, sekolah yang butuh perbaikan, bukan kegiatan seremonial atau perjalanan dinas,” ujar salah satu warga.
Sejumlah pihak menilai, di tengah keterbatasan fiskal, seharusnya pemerintah daerah lebih memprioritaskan anggaran pada sektor yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur dan pendidikan.
Kondisi ini juga dinilai penting untuk menjadi bahan evaluasi agar ke depan pengelolaan anggaran daerah lebih tepat sasaran, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Dengan masih tingginya keluhan masyarakat, publik berharap Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat meninjau kembali skala prioritas belanja, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih merata dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.(red)
Tidak ada komentar