Dinas PPKBP3A Lampung Barat Perkuat Perlindungan Anak, TPPK Sekolah Diminta Aktif Cegah Bullying

Dinas PPKBP3A Lampung Barat Perkuat Perlindungan Anak, TPPK Sekolah Diminta Aktif Cegah Bullying

Liwa, – Upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKBP3A), pemerintah daerah mendorong optimalisasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan sebagai langkah konkret mencegah dan menangani praktik perundungan atau bullying di lingkungan sekolah.

Komitmen tersebut sejalan dengan arahan Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, dalam rapat koordinasi bersama seluruh kepala sekolah SD dan SMP serta camat se-Kabupaten Lampung Barat yang berlangsung di Lamban Pancasila, Rabu (11/11/2026).

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa persoalan bullying tidak boleh dianggap sebagai masalah sepele. Setiap bentuk kekerasan terhadap anak harus mendapatkan perhatian serius dan ditangani secara tepat. Ia juga mengingatkan agar pihak sekolah tidak menutup-nutupi kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensi diri tanpa rasa takut terhadap ancaman maupun tindakan perundungan.

Karena itu, keberadaan TPPK di setiap sekolah harus benar-benar difungsikan. Tidak hanya sebatas memenuhi ketentuan administratif, tetapi harus aktif melakukan pencegahan, mengenali potensi kekerasan, menerima pengaduan, serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Kepala Dinas PPKBP3A Lampung Barat, Budi Kurniawan, S.IP., M.M., mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, pihak sekolah, orang tua, hingga masyarakat.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus mendorong penguatan peran TPPK agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dapat berjalan secara optimal di seluruh satuan pendidikan.

"TPPK jangan hanya dibentuk untuk memenuhi kewajiban administrasi, tetapi harus benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya. Sekolah harus memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap setiap indikasi kekerasan maupun bullying. Jangan sampai ada anak yang menjadi korban, tetapi tidak mendapatkan perhatian dan pendampingan," ujar Budi.

Menurutnya, pencegahan bullying juga tidak cukup hanya dilakukan melalui aturan sekolah. Diperlukan edukasi dan pembentukan karakter sejak dini agar anak-anak memiliki sikap saling menghargai, empati, kepedulian, serta keberanian untuk menolak segala bentuk kekerasan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah daerah juga mendorong pembentukan Duta Bullying di lingkungan sekolah. Program ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para siswa untuk ikut menyebarkan pesan positif, membangun budaya saling menghormati, serta mendorong keberanian melaporkan tindakan perundungan.

Budi menambahkan, penanganan bullying harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi perilaku anak, baik lingkungan keluarga, pergaulan, maupun penggunaan media sosial.

"Peran orang tua sangat penting dalam mengawasi dan mendampingi anak. Begitu juga guru yang setiap hari berinteraksi dengan siswa. Kita ingin membangun komunikasi dan kepedulian bersama sehingga potensi kekerasan bisa diketahui sejak dini dan segera ditangani," tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen bersama, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga akan menggelar Apel Tematik Pencegahan Kekerasan terhadap Anak secara serentak pada 23 November 2026 di seluruh SD/MI dan SMP/MTs se-Kabupaten Lampung Barat.

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh satuan pendidikan dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan dan perundungan.

Dinas PPKBP3A bersama perangkat daerah terkait akan terus membangun sinergi dengan tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat guna memastikan setiap anak memperoleh hak atas perlindungan, rasa aman, dan kesempatan berkembang secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menegaskan bahwa tidak boleh ada anak yang takut untuk melapor dan tidak boleh ada kasus kekerasan yang diabaikan. Sebab, perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi yang sehat, aman, berkarakter, dan berkualitas. (*)