SEKDA PESISIR BARAT TERIMA KUNJUNGAN KEMENKUM, PERKUAT PEMBINAAN HUKUM DAERAH

 

SEKDA PESISIR BARAT TERIMA KUNJUNGAN KEMENKUM, PERKUAT PEMBINAAN HUKUM DAERAH

Pesisir Barat — Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menerima kunjungan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Kanwil Lampung dalam suasana penuh keakraban, di ruang kerja Sekda, Selasa (28/4/2026).

Sekda didampingi Kepala Bagian Hukum, Rully Nasrullah, S.H., M.H., serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Dr. Laila Yunara, S.H., M.H. selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), bersama tim yang terdiri dari Doni Arianto Raharjo (Analis Hukum Muda), Amalia Kartika (Analis Kebijakan Pertama), dan Clarissa Milenia R. (Sekretaris Pimpinan).

Dalam pertemuan tersebut, Sekda menyampaikan harapan agar setiap kebijakan dan langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat senantiasa berada dalam koridor hukum yang berlaku, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel.

“Kami berharap setiap langkah yang diambil tetap mengacu pada aturan yang berlaku, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum,” ujar Sekda.
Sekda juga menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah yang tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, Sekda mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus menjalin koordinasi dan tidak ragu berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dalam setiap langkah strategis. Kegiatan ini turut membahas berbagai hal, antara lain analisis dan evaluasi peraturan daerah, Indeks Reformasi Hukum, pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP).

Melalui kunjungan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin baik antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Kementerian Hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis hukum dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.(*)